Agar Ayam Tak Mati di Lumbung Padi

Tahun
2017
Penulis
Hasrul Hanif, Ashari Cahyo Edi, Indah Surya Wardhani, Muhammad Djindan
Penyunting
Hasrul Hanif
Penerbit
Research Center for Politics and Government (PolGov)
Tag
Ekstraktivisme

Perumpamaan ,ayam mati di lumbung padi’ relevan untuk menggambarkan paradoks sumber daya ekstraktif yang berlimpah namun pemanfaatannya belum menyejahterakan penduduk. Dengan kata lain, pendapatan melimpah dari sektor ektraktif - minyak, gas, mineral dan batubara - tak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Monograf ini memaparkan skema dan praktik kebijakan untuk meredistribusi pendapatan melimpah dari sektor ekstraktif. – Selama ini keuntungan eksesif dari industri ekstraktif, yang sering disebut sebagai rente, hanya dinikmati oleh segelintir elit dan tak benar-benar menetes ke masyarakat.

Secara teoritik monograf ini menggambarkan watak  kegiatan ekstraktif yang menghasilkan keuntungan eksesif yang diperoleh  melalui proses otoritas yang elitis. Pola produksi ini menarik para pemburu rente yang berlomba memperebutkan keuntungan eksesif dari kegiatan ekstraktif. Karena itu, tata kelola sumber daya alam yang akuntabel perlu menekankan bahwa sumber daya ekstraktif bukanlah sumber pendapatan, melainkan aset untuk melakukan transformasi ke sektor ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Perspektif ini harus dipegang teguh sehingga ketika cadangan sumber daya alam (SDA) di suatu negara tidak lagi dapat dieksploitasi secara ekonomi, generasi selanjutnya tetap bisa menerima rente yang dihasilkan melalui kebijakan skema redistribusi.

Salah satu skema adalah Dana SDA yang merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk redistribusi lintasgenerasi. Dana SDA memiliki dua karakteristik utama. Pertama ia didanai dengan aset mata uang asing dan dikelola secara terpisah dari cadangan devisa resmi. Kedua, dana pokoknya tidak dapat dicairkan sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Kebijakan ini dinilai mampu mendistribusikan manfaat industri migas secara merata pada generasi saat ini maupun mendatang. Mekanisme ini juga dinilai mampu mengantisipasi dampak volatilitas ekonomi minyak terhadap sektor non-migas. Meski demikian, terdapat beberapa permasalahan yang mungkin dapat muncul apabila kebijakan ini diterapkan, diantaranya adalah tarik menarik kebutuhan untuk belanja publik dalam rangka pembangunan, dan di sisi lain terdapat kebutuhan untuk menabung dan investasi demi generasi mendatang.

Selain skema investasi Dana SDA, terdapat skema redistribusi yang dibedakan berdasarkan aktor. Skema redistribusi ini terkait dengan  dua pranata penting dalam tata kelola sumber daya ekstraktif di Indonesia. Pertama yakni institusi ekstraksi, yang memungkinkan pemerintah serta elit untuk mengekstrasi rente dari sumber daya yang ada. Kedua adalah institusi redistribusi yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan, hingga pembagian pendapatan. Kedua pranata itu melatari desain dan praktik kebijakan redistribusi yang paling sering diadopsi di Indonesia. Terdapat lima skema redistribusi yang selama ini kerap dipraktikkan. Empat skema berbasis aktor negara, dan satu skema berbasis aktor pasar. Skema yang berbasis aktor negara yakni transfer fiskal antar-ranah pemerintahan, konten lokal, penandaan/peruntukan khusus (earmarking) dan transfer tunai. Sementara skema berbasis aktor pasar adalah tanggung jawab sosial perusahaan, atau yang lebih dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR).

Skema pertama adalah transfer fiskal. Transfer fiskal pada dasarnya merupakan skema pembagian pendapatan antartingkat pemerintah. Model formula yang paling disarankan dari skema ini adalah formula yang memperhitungkan kebutuhan daerah berdasar tingkat pengeluaran masing-masing dan tambahan transfer untuk pemerataan kemampuan fiskal. - Skema transfer fiskal -memiliki kelemahan, seperti munculnya tarik menarik antara logika teknokrasi dan politis serta kecenderungan one-size-fit-all.

Skema kedua adalah konten lokal. Skema ini mengacu pada kebijakan yang bertujuan memaksimalkan pengadaan barang lokal, jasa dan manfaat lain dari kegiatan ekonomi ekstraktif. Konten lokal disusun atas dasar kondisi paradoks keberlimpahan sumber daya. Tantangan yang kemudian muncul dari skema ini adalah adanya inklusifitas penerima manfaat rente industri ekstraktif di tingkat lokal.

Skema ketiga, yakni earmarking, merupakan kebijakan untuk menandai sumber-sumber pendapatan tertentu untuk dialokasikan pada tujuan-tujuan tertentu. Salah satu lasan pemberlakuan earmaking adalah pemerintah mampu memastikan pembiayaan minimum bagi pelayanan publik tertentu yang menjadi prioritas. Salah satu permasalahan yang mungkin muncul dari skema ini ialah konsensus politik yang tak serta merta dapat selalu dihasilkan melalui kontestasi penganggaran.

Keempat adalah skema transfer tunai. Transfer tunai adalah skema pemberian uang dalam bentuk tunai kepada warga negara untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang akut, jaring pengaman sosial, bantuan kepada penyintas bencana alam, hingga distribusi rente sumber daya dari industri ekstraktif. Salah satu kelemahan dari skema ini ialah volatilitas pendapatan yang bersumber dari sumber daya ekstraktif berpeluang untuk menghasilkan gagal bayar dalam program transfer tunai.

Skema kelima, yakni tanggung jawab sosial perusahaan, atau lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah skema yang berbasis aktor pasar. CSR merupakan salah satu kanal di korporasi untuk meredistribusikan berkah dari industri migas. Permasalahan yang kemudian hadir ialah munculnya kerumitan relasi akuntabilitas dan citizenship, munculnya ketimpangan kekuasaan serta kerumitan internal korporasi.

Monograf ini dapat menjadi pijakan strategis sebagai masukan bagi kebijakan redistribusi. Selain itu monograf ini serta pemantik diskusi terkait pengelolaan rente sumber daya ekstraktif bagi akademisi maupun praktisi. (CIS)

 

Unduh


Kami menerbitkan sejumlah hasil riset dalam bentuk buku. Jika Anda membutuhkan pembelian buku secara daring, Anda dapat menghubungi kami melalui telepon +62 811 2515 863 atau surel penerbit.polgov@ugm.ac.id