Artikel

Menampilkan 7 entri dari 7 hasil.  

Protes paling keras yang secara tradisional dikenal hanyalah tapa pepe, berjemur bertelanjang dada di antara beringin kurung meminta keadilan Sultan. Sehingga, protes besar 15 September lalu yang salah satu spanduknya antara lain berbunyi "Paku Alam Jangan Pelit", perlu disikapi dalam konteks masyarakat yang berubah.

Demokrasi bukanlah semata soal sistem politik, melainkan pandangan hidup yang mewujud nyata ke dalam cara hidup sehari-hari, terutama soal proses pembuatan keputusan yang terkait dengan kehidupan bersama. Hingga saat ini, praktik demokrasi semacam ini masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia.

Bambang Purwoko sudah menuju Bandara Sentani, Jayapura, ketika telepon selulernya berdering. Panggilan itu tak bisa diabaikan, berasal dari orang nomor satu di provinsi tersebut. Gubernur Papua Lukas Enembe memintanya menghadap. Bambang langsung putar balik ke rumah sang Gubernur, menunda setengah hari kepulangannya ke Yogya.

Saat ini, keraton bukan lagi menjadi satu-satunya sumber informasi terkait perputaran bulan seperti pada masa Sultan Agung. Kesalahan keraton dalam menentukan Gerebeg Syawal yang tidak berdasarkan kondisi riil bulan berpotensi terulang di masa depan untuk penentuan hari-hari penting Kalender Jawa/Sultan Agungan. Perbaikan diperlukan untuk mempertahankan Kasultanan sebagai sumber referensi Islam-Jawa di masa mendatang.

Buku ini memberikan gambaran mengesankan sekaligus menjadi cermin kuasa produksi pengetahuan tentang Papua di negeri ini. Buku ini sangat elitis dan mewakili dengan sangat baik perspektif negeri ini dan institusi-institusi pendidikannya dalam memandang negeri cenderawasih.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan calon tunggal dalam pilkada serentak perlu diikuti perbaikan partai politik dalam melakukan kaderisasi. "Memang perlu kami sambut baik (keputusan MK), tapi perlu ada evaluasi atau perbaikan terhadap kaderisasi parpol sehingga tetap bisa mensuplai calon yang memadai pada Pilkada berikutnya," kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Abdul Ghafar Karim. di Yogyakarta, Minggu (4/10/2015), seperti dikutip Antara.

Dosen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada yakni Mada Sukmajati pada Senin (25/4/2016) menyebutkan, dirinya mengajak semua pihak untuk memandang otonomi daerah secara optimis. Sementara itu terkait korupsi yang marak di daerah, Hasrul Hanif menekankan bahwa korupsi bukan disebabkan oleh efek distribusi kekuasaan, melainkan adanya polarisasi kekuasaan.